Dinas Pertanian Kab.Sambas Laksanakan Rakor RAD-KSB 2024-2026

distankp.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas melaksanakan Rapat Koordinasi Identifikasi dan Pendataan Program Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Sambas Tahun 2024-2026 di Aula Hotel Pantura Jaya Sambas. Senin, (26/2/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Ir. Musanif, M.T., mengatakan bahwa Kabupaten Sambas memiliki sektor pertanian termasuk di dalamnya pertanian yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

“Disamping sektor penanaman pangan padi Kabupaten Sambas juga memiliki keunggulan. Kabupaten Sambas juga merupakan penyumbang terbesar produksi padi di Kalimantan Barat, sebanyak 25 persen produksi padi Kalimantan Barat ada di Kabupaten Sambas.

Kemudian, sektor hortikultura tidak kalah besar sumbangannya terhadap perekonomian, dimana Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari lima sentra jeruk nasional.

“Kemudian, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki andil yang tidak kalah pentingnya. Berdasarkan data kami, kurang lebih 115.099 ribu hektar kebun kelapa sawit di Kabupaten Sambas. Ini merupakan sebuah konvensi yang besar, yang terdiri atas 33 perusahaan serta kebun sawit milik masyarakat,” jelasnya.

“Pengembangan kelapa sawit secara berkelanjutan memerlukan komitmen semua pihak melibatkan berbagai kepentingan sehingga di dalam pembangunannya kita harus selalu berkolaborasi supaya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas ini berkelanjutan,” sambung Musanif.

Salah satunya yang dilaksanakan hari ini adalah menyusun sebuah desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menyusun RAD KSB Kabupaten Sambas Tahun 2024-2026.

“Perlu Kami informasikan ini adalah pertemuan yang kedua, setelah sebelumnya kita mensosialisasikan kepada seluruh tim penyusun terkait tujuan dari penyusunan RAD, dan ini belum selesai,” tutur Musanif.

Kedepannya masih ada FGD mengenai RAD KSB, yang kemudian akan dilanjutkan dengan konsultasi publik yang tentu saja akan melibatkan stakeholder yang lebih luas.